Anggota DPRD Kota Medan, Rommy Van Boy bersama warga masyarakat.
Alinea – Anggota DPRD Kota Medan, Rommy Van Boy, mendesak Wali Kota Medan untuk menindak tegas kepala lingkungan (kepling) yang diduga melakukan pungutan terhadap warga penerima Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS). Praktik tersebut dinilai mencederai tujuan bantuan sosial dan merusak citra Pemerintah Kota Medan.
Desakan itu disampaikan Rommy setelah menerima sejumlah laporan warga saat melaksanakan reses IV Masa Sidang I Tahun 2025–2026 di Kecamatan Medan Polonia dan Medan Sunggal.
“Warga menyampaikan langsung kepada saya bahwa ada kepling yang mengutip dana dari penerima BLTS,” ujar Rommy saat reses di Lapangan Baronet, Kelurahan Polonia, Kecamatan Medan Polonia, Minggu (21/12/2025).
Politikus Partai Golkar itu menegaskan, segala bentuk pungutan terhadap bantuan sosial merupakan pelanggaran serius dan tidak dapat ditoleransi. Ia memastikan laporan tersebut akan dibawa ke Rapat Paripurna DPRD Kota Medan.
“Kami mendesak Wali Kota Medan untuk menindak tegas kepling yang terbukti melakukan pungutan liar terhadap warga penerima BLTS,” tegasnya.
Menurut Rommy, persoalan bantuan sosial hampir selalu mencuat setiap kali reses dilaksanakan. Mulai dari penyaluran yang tidak tepat sasaran hingga dugaan pungutan liar yang berpotensi mengarah pada tindak pidana. “Masalah bansos ini berulang. Jika dibiarkan, bukan hanya merugikan masyarakat, tetapi juga mencoreng wajah Pemko Medan,” kata Rommy.
Selain bansos, warga juga menyampaikan keluhan terkait infrastruktur, seperti buruknya drainase, minimnya penerangan jalan, serta kerusakan fasilitas publik akibat banjir. Hingga kini, sisa material dan sampah pascabanjir disebut belum sepenuhnya ditangani.
“Kami menerima laporan bahwa kerusakan akibat banjir kemarin belum ditangani secara maksimal,” ungkapnya.
Rommy meminta Wali Kota Medan segera menuntaskan persoalan-persoalan dasar masyarakat, khususnya pascabanjir, serta tidak memberi toleransi kepada aparatur yang menyalahgunakan kewenangan.
“Lima puluh anggota DPRD Kota Medan kerap menerima laporan serupa. Ini bukan kasus tunggal dan bukan hanya terjadi di Medan Sunggal dan Medan Polonia,” katanya.
Dalam reses tersebut, warga juga mendesak Dinas Sosial Kota Medan untuk memperbaiki sistem pendataan penerima bantuan agar lebih tepat sasaran.
Keluhan serupa kembali mengemuka saat reses Rommy di halaman parkir Deli Hotel, Kelurahan Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, Sabtu (20/12/2025). Bahkan, mayoritas warga mendesak pencopotan Lurah Lalang, Surya Budi, yang dinilai tidak responsif dan tidak mencerminkan sosok pelayan publik.
“Jika laporan warga benar, Wali Kota Medan sebaiknya membentuk tim investigasi. Apabila terbukti lalai dan merusak citra Pemko Medan, lurah tersebut memang layak dicopot,” tegas Rommy.
Warga juga mengeluhkan layanan air bersih Perumda Tirtanadi yang hanya mengalir pada malam hari, sementara di sejumlah kawasan perumahan mewah air disebut mengalir selama 24 jam. “Itu yang dikeluhkan warga dan akan kami sampaikan kepada Wali Kota agar segera dikoordinasikan dengan pihak terkait,” pungkasnya.
Reses di Medan Sunggal dihadiri perwakilan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), antara lain Disdukcapil, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, SDABMBK, serta Lurah Lalang. Kehadiran Surya Budi memicu reaksi keras warga, di mana penjelasan yang disampaikannya beberapa kali disambut sorakan karena dinilai tidak sesuai kondisi di lapangan.
Sementara itu, reses di Medan Polonia turut dihadiri Pelaksana Tugas Camat Medan Polonia Rangga Karfika Sakti, Lurah Polonia, serta perwakilan Dinas Sosial, Kementerian Agama, dan instansi terkait. Kegiatan tersebut menjadi ajang penyampaian berbagai keluhan warga, khususnya terkait infrastruktur dan penyaluran bantuan sosial yang dinilai sarat persoalan, termasuk dugaan pungutan liar oleh kepling. (Abi)
