Dokumentasi Pelindo Regional I Belawan.
Alinea – PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo Regional 1 melaksanakan audiensi dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut), Selasa (20/10/2026), di Kantor Kejati Sumut, Medan.
Audiensi itu dilaksanakan sebagai bagian dari agenda silaturahmi dan perkenalan Executive Director 1 Pelindo Regional 1 yang baru dilantik, Hanny Uktolseya, sekaligus memperkuat sinergi dan koordinasi antara lembaga dalam mendukung tata kelola kepelabuhanan yang baik serta kepatuhan terhadap hukum.
Dalam pertemuan tersebut, Executive Director 1 Pelindo Regional 1, Hanny Uktolseya diterima langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Muhibuddin, S.H., M.H.
Pertemuan ini menjadi momentum untuk membangun komunikasi dan mempererat hubungan kelembagaan antara Pelindo Regional 1 dan Kejati Sumut, khususnya dalam mendukung penyelenggaraan operasional kepelabuhanan yang profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Manager Hukum dan Humas Pelindo Regional 1, Fadillah Haryono, menyampaikan bahwa audiensi tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat sinergi dan koordinasi dengan aparat penegak hukum.
Menurutnya, hubungan kelembagaan yang baik menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung kelancaran operasional perusahaan sekaligus memastikan setiap kegiatan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang layanan kepelabuhanan, Pelindo Regional 1 berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG), mengedepankan integritas, serta meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi dalam menjalankan kegiatan operasional.
"Melalui audiensi ini, diharapkan komunikasi dan koordinasi antara Pelindo Regional 1 dan Kejati Sumut semakin kuat, terutama dalam mendukung upaya pencegahan potensi pelanggaran hukum serta menciptakan iklim usaha yang kondusif dan berintegritas," sebutnya.
Lebih jauh disampaikannya, Pelindo Regional 1 akan terus membangun kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk aparat penegak hukum, guna mewujudkan pelayanan kepelabuhanan yang profesional, andal, aman, dan berkelanjutan.
Sinergi tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kualitas layanan kepelabuhanan serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di wilayah Sumatera Utara. (Abi)
